Komunitas Blogger Universitas Muhammadiyah

Semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang mengikuti KKN Tematik Partisipatif Pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) diminta untuk menjaga netralitas, selalu proaktif dan partisipatif.
Pesan tersebut ditegaskan Rektor UMY, Ir. Dasron Hamid, M.Sc, saat mengadakan kunjungan ke lokasi “Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Partsipatif Pemilu 2009″ di dusun Ngeposari, Gunung Kidul, Jumat (3/04) sore. Kunjungan tersebut bertempat di Balai Desa Ngeposari, dan dihadiri semua mahasiswa KKN tematik UMY, serta perangkat Desa Ngeposari.

Hal senada juga disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si, yang meminta para peserta KKN untuk menjaga netralitas dan memahami kode etik sebagai pengawas pemilu. “Melibatkan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dalam mengawasi jalannya merupakan salah satu cara untuk mengawal proses pemilu yang legitimate. Oleh karenanya, peserta KKN ini juga turut mengemban tugas negara. Namun mahasiswa harus tetap mematuhi kode etik pengawas pemilu serta tidak boleh membawa atribut partai politik tertentu, ataupun menunjukkan keberpihakan pada partai politik tertentu. Apabila, dalam pelaksanaannya peserta KKN mengindikasikan hal tersebut, hal itu sudah merupakan pelanggaran dan kami tak segan untuk menarik mereka dari lokasi KKN,” tegasnya saat ditemui terpisah seusai pembekalan KKN beberapa waktu lalu di Kampus Terpadu UMY.
Sesuai dengan Pasal 8 dan 9 UU Nomor 22 tahun 2007, Kode Etik dimaksudkan untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Adapun Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara dan Pengawas Pemilu menurut Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 31 tahun 2008 adalah dengan menggunakan kewenangan berdasarkan hukum, bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial, bertindak transparan dan akuntabel, melayani pemilih menggunakan hak pilihnya, tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, bertindak profesional, dan administrasi pemilu yang akurat.
Dalam menjalankan program KKN Tematik Pengawasan Partisipatif Pemilu 2009 ini selama satu bulan, peserta akan menjalankan setidaknya tiga alur program yang terbagi dalam pendidikan pemilih (voter education), pendidikan pemilu (electoral education), dan peneguhan kohesi sosial (social integration).
Voter education merupakan langkah awal yang menjadi pembelajaran peserta KKN sebagai fasilitator masyarakat dalam melakukan pencerahan dan pendidikan bagi masyarakat sebagai calon pemilih. Dalam program ini, peserta KKN bersama Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dapat melakukan sosialisasi pengawasan melalui forum warga yang selama ini telah ada, seperti forum Pendidikan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), majelis taklim, pengajian rutin, dan rembuk desa.
Melalui electoral education, peserta KKN selaku mitra PPL dapat menjalankan pengawasan jalannya proses kampanye terbuka, pengawasan prosesi pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 April 2009 mulai dari proses pencontrengan, penghitungan suara, penyerahan kotak suara ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Sebagai program terakhir, Social Integration merupakan langkah penyegaran suasana atau relaksasi kehidupan bermasyarakat dengan menguatkan kembali tali silahturahmi antar keluarga, dusun, kampung pasca proses pemilu 2009 dengan melakukan kegiatan yang melibatkan kebersamaan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Pengawas Pemilu Kabupaten Gunung Kidul, drs. Ton Martono, M.Si., mengatakan dengan adanya KKN tematik model pemilu ini, Panwaskab Gunung Kidul sangatlah terbantu, khususnya di bagian Sumber Daya Manusia (SDM). “Pemilu 2009 yang tinggal menghitung hari ini, persiapannya banyak yang perlu dibenahi khususnya disosialisasi mencontreng bukan lahi menyoblos,” paparnya. Terlebih, Ton menambahkan, masyarakat Gunung Kidul sebagian besar adalah lanjut usia dan masih belum memahami tata cara pemilihan yang baru.